DPRD Loteng Soroti Bapenda: NJOP Dipermainkan, PAD Bocor
MediaHub – Lombok Tengah – Ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Ketua Forum Peduli Pajak dan Keadilan Agraria NTB, Fathurrahman, mengenai ketimpangan serius dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Lombok Tengah menjadi sorotan. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menanggapi masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Ramdan, S.Ag., mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah ini diambil untuk mengatasi dugaan permainan dalam penetapan NJOP yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Kami akan mengumpulkan semua pihak. Pembahasan anggaran tahun ini harus dilakukan dengan teliti. Anggota badan anggaran perlu melihat potensi yang sebenarnya. Jangan sampai ada yang bermain-main atau tidak bekerja dengan serius,” jelas Lalu Ramdan saat dihubungi melalui telepon pada Jumat (31/07/26).
Lebih lanjut, Ramdan menegaskan bahwa akan ada penambahan anggaran untuk OPD yang mengelola PAD. Menurutnya, untuk meningkatkan PAD, diperlukan dukungan anggaran yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten. Ironisnya, masih banyak restoran di kawasan pariwisata yang belum dikenakan pajak.
“Saya pernah makan di salah satu restoran di Kuta dan menghabiskan hingga jutaan, tetapi tidak dikenakan pajak. Mungkin hanya 25 hingga 30 persen rumah makan yang membayar pajak di Lombok Tengah. Pertanyaannya, kemana sisanya?” ujar Ramdan.
Ramdan juga mengingatkan Bapenda untuk lebih ketat dalam menarik pajak dari investor. Ia menginginkan agar pajak yang dibayarkan oleh investor harus lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lokal, agar tanah yang mereka miliki tidak dibiarkan terbengkalai. Namun, NJOP untuk masyarakat lokal perlu berada pada standar yang wajar.
“Saya mendorong Bapenda untuk tidak menggunakan harga pasar sebagai acuan. Sebaiknya gunakan NJOP, karena jika mengandalkan harga pasar, akan ada kemungkinan permainan dalam penetapan,” tegasnya.
Ke depan, Ramdan berkomitmen untuk meningkatkan PAD Lombok Tengah agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Loteng. Harapannya, semua langkah ini dapat membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.
