PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik yang Dibiayai Uang Negara

18 Apr 2026 • 22:13 • iMedia

MEDIAHUB.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan setuju dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang dibiayai dari bantuan keuangan negara.

Menurut Hasto, pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menyiapkan calon pemimpin. Ia juga menilai kaderisasi menjadi unsur penting dalam pelembagaan partai.

“Ya, itu sejalan. Bahkan disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

BACA JUGA

JK: Rismon Ingin Bertemu dengan Tujuh Orang, Namun Saya Menolak Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik Indonesia Perlu Petik Pelajaran Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Hasto menambahkan, usulan KPK perlu dijabarkan lebih lanjut karena pendidikan politik tidak hanya menjadi agenda internal partai, tetapi juga bagian dari proses rekrutmen dan persiapan calon pemimpin di berbagai bidang strategis bangsa.

“Sehingga dengan usulan dari KPK itu harus dijabarkan karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di dalam seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan agar partai politik diwajibkan melaporkan kegiatan pendidikan politik yang menggunakan dana bantuan keuangan negara. Usulan itu disampaikan dalam kajian mengenai tata kelola partai politik.

Dalam kajian tersebut, KPK menemukan sejumlah persoalan, di antaranya belum adanya peta jalan pelaksanaan pendidikan politik serta belum tersedianya sistem pelaporan keuangan partai politik.

KPK merekomendasikan agar pihak pemrakarsa perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yakni Kemendagri dan Kemenkumham, bersama DPR melalui Komisi II dan Badan Legislasi, menambahkan klausul dalam Pasal 34. Klausul itu mengatur kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output partai politik yang didanai dari bantuan keuangan pemerintah.

iMedia

iMedia adalah penulis di bawah jaringan Inspira Media, sebuah ekosistem media digital yang berfokus pada penyajian berita, opini, dan informasi aktual secara cepat, akurat, dan relevan.